Batubara, bataratv.com | Kelompok masyarakat dan mahasiswa Kabupaten Batubara yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Peduli Sumatera Utara (GAP-SU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Batubara, Senin (30 September 2024).
Aksi Demo itu terjadi dugaan ketidak netralan Pj Bupati Batubara Heru Wahyudi beserta oknum ASN di Pilkada 2024.
Mereka membawa sejumlah tuntutan diantaranya meminta Pj Bupati menindak 7 ASN yang terlibat politik praktis, salah satu Camat seibalai
Massa aksi dari GAP-SU menyampaikan jika pada Pilkada Batubara 2024 ini, ada sejumlah ASN, Kepala Desa serta pejabat pemerintah lainnya yang diarahkan untuk memenangkan salah satu calon.
“Bisa kita buktikan banyaknya kegiatan kegiatan Pj (Heru Wahyudi) membantu salah satu paslon,” ucap koordinator aksi, Nazli Al Fahry menyampaikan orasinya ,Senin (30/30/2024).
Itu tidak boleh, sambungnya, sebagai instansi pemerintahan harus netral menjunjung tinggi, biar lah kami sebagai masyarakat pemuda, mahasiswa yang menentukan bagaimana arah nasib Batubara ini kedepannya, bukan kalian.
Peserta aksi lainnya Iqbal Fahrozi, di hadapan Pj Bupati dan Kapolres Batubara menyampaikan banyak indikasi ketidaknetralan ASN di Batubara pada Pilkada 2024. Ia mencontohkan aramo keberpihakan mulai Kepala Desa, Kepala Dinas hingga honorer mendeklarasikan salah satu peserta Paslon di Pilkada.
“Kalau pak Pj minta bukti, maka kami akan mensegerakan aksi (Demontrasi) ke dua, mengasih bukti poto dan vidio sekali pun, nah sangsi daripada itu apa? Berani pak Pj mencopot ini kawan, atau barang ini memang dipelihara aja,” ungkapnya.
Berikut 9 tuntutan aksi massa dari Gerakan Aktivis Peduli Sumatera Utara
1.Mendesa Pj Bupati Batubara dan ASN untuk Netral dalam pemilihan kepala daerah 2024.
2.Tidak memberikan dukungan ataupun fasilitas kepada bakal calon kepala daerah baik itu tingkat provinsi maupun kab/kota sebelum dan sesudah kampanye.
3.Tidak akan menanggapi, mengikuti, membagikan dan menyebarkan kegiatan bakal calon kepada daerah dan pasangan calon, pada media manapun dalam bentuk kampanye.
4.Mendesak PJ Bupatu Kabupaten Batubara untuk deklrasi netralitas ASN.
5.Mendesak PJ Bupati untuk membuat surat edaran netralitas kepada ASN.
6.Memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar netralitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
7.Mendesak Kapolres Batubara untuk menertibkan seluruh anggota dan jajaran karena kami menduga adanya oknum polisi yang mendukung salah satu paslon yang akan mengikuti kontestasi pilkada di tahun 2024.
8.Meminta kepada kapolres Batubara untuk membuat surat edaran netralitas ke seluruh anggota supaya menjaga berjalan pilkada damai.
9.Meminta kapolres Batubara apabila ada onkum polisi yang mendukung dan membantu salah satu paslon terlibat dalam politik praktis kami harap kapolres menindaklanjuti apabila terbukti.(red)
