Batubara ll Batara TV.com
Dunia Pendidikan di Kabupaten Batu Bara tengah diguncangan . Sebanyak 17 kepala sekolah (Kepsek) di lingkungan Dinas Pendidikan resmi dinonaktifkan akibat dugaan pelanggaran dalam proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024.
Langkah penonaktifan ini bukan tanpa dasar. Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Batu Bara, Danil, beberapa waktu lalu (12/6) membenarkan tindakan tersebut. Ia menyebutkan bahwa yang dinonaktifkan terdiri dari 15 kepala SD Negeri dan 2 kepala SMP Negeri, menyusul rekomendasi dari hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Batu Bara.
“Benar, ini merupakan tindak lanjut atas temuan inspektorat. Namun untuk detailnya, silakan konfirmasi langsung ke pihak Inspektorat,” ujarnya singkat kepada media
Terpisah, Hasrul Irfan kepala Inspektur Pemkab Batu Bara, Selasa,(17/6/2025) , Menjelaskan , Menurutnya, pemeriksaan inspektorat menemukan adanya pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan para kepala sekolah serta kesalahan administratif
“Mereka terbukti menyalahgunakan wewenang dalam administrasi pemberkasan seleksi PPPK tahun 2024, Bang” jelas Hasrul.
Tak hanya di situ, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Batu Bara, Aldi Ramadhan, menambahkan bahwa penonaktifan juga terkait indikasi kuat pemalsuan data.
“Ada dugaan sejumlah kepala sekolah terlibat dalam membantu calon peserta seleksi PPPK agar lolos dengan melengkapi berkas administrasi secara tidak sah,” tegas Aldi. Namun jelasnya, konfirmasi ke inspektorat aja Lebih jelasnya , pinta aldi
Meski belum ada keterangan resmi terkait sanksi lanjutan atau proses hukum yang mungkin menyusul, penonaktifan ini menjadi sorotan publik dan membuka babak baru dalam upaya penegakan integritas dalam sistem seleksi aparatur sipil negara.
Terkait dugaan akibat tidak setor 35jt, 17 Kepsek dipecat, Hasrul kepala inspektorat kabupaten Batubara dengan tegas tidak mengetahui tentang hal itu.
Salah satu dari 15 kepala sekolah SD yang diberhentikan di kecamatan Seibalai, yang tidak mau disebutkan namanya mengeluh dan menyampaikan kesahnya kepada Awak Media, bahwa dirinya sebelum diberhentikan diberikan tawaran agar bersedia menyetorkan uang besaran 35jt agar tidak di non-aktifkan sebagai kepala sekolah, Namun guru kepala sekolah tersebut mengucapkan, “ah,…. malas lah bang, nanti awak dibola-bola….capek Awak, pokonya sudah yang terbaik kulakukan untuk sekolah, ungkapnya
Mengenai siapa yang meminta 35jt uang tersebut, Guru kepala sekolah SD ini enggan menyebutkan namanya, karena dia bukan ASN namun TS pak Bupati dulu, katanya perintah Dinas …. Terpaksa Saya ngak berani,dan lebih baik Tidak menjadi kepala sekolah
Data yang dihimpun Batara TV Group, Dunia pendidikan di kabupaten batubara menjadi perbincangan masyarakat, karena adanya dugaan pengutipan 35jt bagi kepala sekolah agar tidak di non-aktifkan, diduga dilakukan oleh oknum TS pemilu Bupati lalu yang mengatasnamakan perintah Dinas. Beberapa kepala sekolah lainnya Enggan mengucapkan kepada siapa mereka menyerahkan besaran uang tersebut agar tidak di non-aktifkan sebagai kepala sekolah. Mereka takut nantinya akan di berhentikan. Diminta kepada Bupati Batubara H.Baharuddin Siagian agar menindak pelaku pungli yang diduga dilakukan oleh oknum Tim sukses yang mengatasnamakan perintah Dinas . Karena, prilaku pungli seperti ini dapat merusak tatanan pemerintahan Batubara serta merusak citra pemerintah kabupaten Batubara yang dipimpin oleh Baharuddin Siagian.(Red Tim)
