Batu Bara, Batara TV Group
Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat harus disikapi OPD dan Camat dengan bekerja lebih keras guna meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi.Penegasan tersebut disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Syafrizal saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Target Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Batu Bara di Niagara Hotel, Simalungun, Kamis (20/11/2025).
Sebagaimana disampaikan melalui webbsite Diskominfo Batu Bara, Syafrizal mengungkapkan ke depan Pemerintah Kabupaten Batu Bara akan kesulitan untuk pelaksanaan pembangunan bila tidak ada opsi yang diambil.”Peningkatan kinerja pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai respons atas penyesuaian dana transfer dari pusat harus disikapi,” tegas Syafrizal.
Meski Demikian, mantan Wakil Ketua DPRD Batu Bara ini mengatakan bukan hanya opsi mengandalkan PAD asli yang ditempuh. Masih ada opsi lain untuk menambah PAD di Kabupaten Batu Bara yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) yang tepat. “Masih ada opsi lain untuk menambah pendapatan daerah yaitu DBH dari industri-industri dan perkebunan kelapa sawit. Namun kenyataan hingga saat ini belum diperoleh perhitungan bagi hasil yang tepat.Terkait hal tersebut, Syafrizal bermohon kepada Kementerian Keuangan agar memberikan DBH yang sesuai dengan hasil sawit dari Kabupaten Batu Bara.
Selanjutannya, penyampaian materi Peningkatan Evaluasi Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah serta Pencegahan Tindakan Korupsi oleh narasumber Yudi Purnomo Harahap, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri dan mantan Penyidik KPK RI.
Sebelumnya, pada penyampaian Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 terungkap total TKD Kabupaten Batu Bara yang sebelumnya di kisaran Rp1 trilyun lebih namun di tahun  2026 dipotong sekitar Rp203 milyar. Dengan demikian target TKD Kabupaten Batu Bara di RAPBD tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp866,083 miliar.(Red/Tim)
