Bogor Bataratv
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi XIII Fraksi Partai Golkar Daerah Pemilihan Sumatera Utara I, Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, SH., MH., bersama rombongan Komisi XIII DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis 21 August 2025.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Komisi XIII DPR RI untuk memastikan kinerja dan efektivitas lembaga negara dalam menjalankan amanat Undang-Undang, khususnya dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Dalam pertemuan ini, rombongan diterima langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartono, S.I.K., MH., beserta jajaran.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI dengan pihak BNPT yang digelar di Ruang Rapat BNPT. Pada kesempatan itu, Kepala BNPT memaparkan terkait mekanisme kerja dan efektivitas BNPT dalam mencegah, memetakan, serta menanggulangi ancaman terorisme yang masih menjadi isu serius di Indonesia.
Dalam forum tersebut, Dr. Maruli Siahaan menegaskan pentingnya penguatan struktur kelembagaan BNPT agar mampu lebih fokus dalam menjalankan amanat undang-undang. Ia merekomendasikan pemisahan mandat Deputi Pencegahan agar berdiri secara mandiri tanpa digabung dengan fungsi proteksi atau deradikalisasi. Menurutnya, hal ini penting supaya pencegahan dapat dilakukan lebih fokus dan terukur.
Maruli juga menyoroti pentingnya penguatan peran Fasilitator Daerah (Fasda) sebagai ujung tombak pencegahan di lapangan. Menurutnya, diperlukan pedoman operasional yang baku (SOP), prosedur pelaporan terintegrasi, serta pelatihan berjenjang. Ia mendorong agar program Fasda diperluas ke lebih banyak provinsi, terutama daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi, mengingat saat ini baru berjalan di lima provinsi termasuk Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Selain itu, ia menekankan perlunya percepatan operasionalisasi pusat pencegahan dengan dukungan anggaran memadai serta dasar hukum yang kuat. Maruli mengusulkan agar BNPT membangun sistem informasi terpadu dengan akses data real-time dari pusat hingga daerah, sehingga Deputi Pencegahan dan tim Fasda dapat merespons cepat terhadap potensi ancaman terorisme.
Rekomendasi lain yang disampaikan adalah peningkatan kolaborasi lintas sektor melalui memorandum of understanding (MoU) khusus pencegahan, dengan melibatkan unsur Pentahelix yakni tokoh agama, organisasi masyarakat, akademisi, media, serta pemerintah daerah. Menurut Maruli, kolaborasi ini penting untuk memastikan pesan moderasi beragama dan deradikalisasi benar-benar menyatu dalam kehidupan masyarakat.
Di akhir rapat, Maruli juga menekankan perlunya membangun sistem pertukaran data cepat antar daerah, nasional, hingga internasional. Ia menilai kerja sama dengan negara-negara ASEAN melalui INTERPOL harus diperkuat, terutama dalam bentuk joint investigation, joint operation, dan capacity building secara reguler dan terstruktur. Menurutnya, Indonesia perlu menjadi pionir dalam kerja sama regional guna menekan potensi jaringan terorisme lintas negara.
(Harianto Siahaan)