Mandailing Natal Natal– Bataratv.com
Alokasi Dana Desa (DD) di Desa pasar singkuang 1 Kecamatan Muara batang gadis Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara, di Tahun 2024 diduga berbau penyimpangan dan diduga tidak dikelola sesuai regulasi.Jumat (25/07/2025)
Pasalnya, ada beberapa jenis mata anggaran yang diduga fiktif dan tidak jelas penggunaannya, seperti pada Anggaran Keadaan Mendesak pada Tahun 2024 dari bulan Januari s/d Juni sebesar Rp.90.000.000 dan anggaran penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan,kelas ibu hamil, kelas lansia dan insentif kader posyandu sebesar Rp.24.000.000
Kemudian pada penggunaan anggaran pembangunan gedung balai desa Rp.264.826.000 yang lebih aneh lagi di papan informasi nilai pembangunan gedung balai desa sebesar Rp.397.000.000, sedangkan tim pelaksana kegiatan (tpk) adalah seorang sekdes, itu sudah jelas melanggar peraturan yang berlaku dan diduga juga dalam pelaksanaannya tidak transparan dan berbuntut keluhkan warga.
Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga Desa pasar singkuang 1 yang enggan identitasnya disebutkan, meminta agar tim media mempertanyakan penggunaan anggarannya kepada Kepala Desa pasar Singkuang 1.
Menindaklanjuti hal tersebut, tim media kemudian menghubungi Sip (inisial) Kepala Desa pasar singkuang 1 untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi,
Saat dihubungi via telpon aplikasi WhatsApp pukul 11.43 wib dengan nomor 082260xxxxx untuk konfirmasi dan klarifikasi seputar penggunaan anggaran Dana Desa tersebut, Sip (inisial) selaku Kepala Desa pasar singkuang 1 seolah enggan menjawab dan mengatakan bahwa dirinya sedang berada diluar. Jum’at (25/07/2025)
Sementara itu, saat dihubungi kembali melalui panggilan telepon pun dirinya seolah enggan mengangkat dan berdalih bahwa sedang ada acara mengisi perwiritan ibu-ibu sehingga tidak dapat mengangkat panggilan via telepon aplikasi whatsApp dari tim media.
Hingga berita ini dipublikasikan, kades tidak mau bertatap muka untuk memberikan keterangan lebih lanjut perihal apa yang dipertanyakan sebagai bentuk asas transparansi publik berdasarkan apa yang menjadi keluhan masyarakatnya.(Amri Lubis)
